Hidayatullah.com–Rapat paripurna DPR, Selasa (21/9) ini sempat hujan interupsi. Pro dan kontra usulan pencabutan surat keputusan bersama (SKB) dua menteri tentang izin pendirian tempat beribadah menjadi perdebatan. Usulan ini sebenarnya terkait penusukan anggota Majelis Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Anton Sihombing yang melakukan interupsi pertama. Ia mengaku jemaat HKBP yang ditusuk adalah adiknya. Ia pun mengeluhkan mendirikan tempat maksiat lebih mudah dari pada membangun tempat beribadah.

“Karena itu saya sudah mengumpulkan 60 tanda tangan agar SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/2006 dan No 8/2006 yang mengatur tentang pendirian tempat peribadatan untuk dikaji ulang,”kata Anton.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar lainnya Melkias Markus Mekeng menyatakan masalah larangan rencana pembangunan tempat ibadah adalah persoalan mendasar dan serius. Karena itu, ia menyarankan agar DPR menginisiasi membuat UU tentang tempat ibadah.

Menanggapi itu, anggota DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno tak sependapat dengan interupsi tersebut. Baginya mendirikan rumah ibadah tidak bisa serta merta tanpa ada aturan jelas. Ia berpendapat SKB dua menteri justru yang membantu menjaga kerukunan dan tolerensi umat beragama.

” Beribadah memang harus dijamin, tapi memaksakan kehendak harus dicermati dan jangan dibiarkan karena justru akan memancing konflik lebih besar. Forum kerukukan umat beragama harus didorong berdialog lebih intensif,” ujar Teguh.

Hampir senada dengan Teguh, anggota DPR asal Fraksi PKS Ansori Siregar menyatakan semua unsur kebebasan beribadah hingga mendirikan tempat beribadah ada di dalam SKB dua menteri. Ia pun menyarankan agar polemik ini tidak berkepanjangan dan diserahkan saja ke Komisi VIII DPR.

Jadi UU

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali justru mendukung agar Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah menjadi undang-undang sehingga ada sanksi yang mengikat bagi yang melakukan pelanggaran.

“Saya kira kalau ditingkatkan menjadi Undang-undang itu lebih bagus,” kata Suryadharma Ali sebelum menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9).

Suryadharma menolak jika SKB menteri harus dicabut. Alasannya, persoalan yang terjadi di Ciketing, Kota Bekasi bukan karena SKB dua menteri tetapi disebabkan karena tidak adanya kepatuhan terhadap aturan.

“Ada usulan SKB dua menteri itu dicabut dan dibagi saya bukan pada persoalannya di situ. Karena SKB di tempat-tempat lain, oke-oke aja. Ciketing itu sekali lagi, bukan persoalan SKB, bukan persoalan konflik antar agama. Ini harus digarisbawahi. Tetapi persoalan kepatuhan tentang rumah ibadah,” katanya.

Suryadharma menjelaskan bila terjadi pelanggaran oleh sekelompok orang terhadap aturan bukan aturannya yang lantas dicabut.

“Sekarang bagaimana kalau sekelompok orang lagi yang melakukan Undang-undang atau peraturan, (apakah) lalu peraturan yang di rubah.Jadi tidak ketemu logikanya,” ujarnya.